Kapolres dan Pemkab WK Hadiri Giat Focus Group Discussion

| 𝕿𝖊𝖗𝖎𝖒𝖆𝖐𝖆𝖘𝖎𝖍 𝕵𝖆𝖉𝖎 𝕻𝖊𝖒𝖇𝖆𝖈𝖆 𝕾𝖊𝖙𝖎𝖆.

Klik Gambar

Way Kanan (HPN) – Kapolres bersama Pemkab Way Kanan hadiri kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Ketua DPD RI di Gedung Serba Guna Pemkab setempat. Jum’at (13/11/2020).

Turut hadir, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama, Wakil ketua Komite II Anggota DPD RI Bustami Zainudin, Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Ahmad Bastian, Senator asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Senator asal Provinsi Aceh, Anggota Komite I DPD RI, Senator asal Provinsi Sumsel Jiyalika Maharani, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah 4 KPK RI Nana Mulyana, Kapolres Way Kanan AKBP. Binsar Manurung, Pjs. Bupati Way Kanan Mulyadi Irsan, Forkopimda, Sekda Saipul, Staf Ahli, Assisten, Kepala Dinas, Kepala Badan Kabupaten Way Kanan dan tamu undangan lainnya.

Pjs. Bupati Way Kanan Mulyadi, mengucapan selamat datang kepada Bapak Ketua DPD RI, Ketua Komite I DPD RI, dan jajarannya. “Semoga kehadirin Bapak Ketua DPD RI dan Bapak Ketua Komite I DPD RI akan memberikan makna tersendiri guna mendukung dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.” katanya mengawali sambutannya.

Lanjutnya, dalam rangka menunjang keberhasilan pemanfaatan potensi daerah tersebut, perlu didukung oleh birokrasi yang baik. “Untuk itu saat ini kita terus melakukan pembenahan, baik pada aspek SDM, Kelembagaan maupun ketatalaksanaan.” terangnya.

Baca Juga :  Pemkab Waykanan Ikuti Vicon Sosialisasi MCP

Pjs Bupati Mulyadi, menambahkan, sampai saat ini dalam hal tata kelola pemerintahan telah diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 10 tahun berturut-turut, Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berada pada level cukup dan pengembangan Aparatur Sipil Negara dengan system assessment, lelang jabatan, dan kontrak kinerja. Sedangkan terkait pelayanan publik saat ini sudah berada pada zona hijau dengan Nilai 97,12 berada di peringkat 4 kabupaten seluruh Indonesia dan peringkat 1 se-Sumatera dan kualitas pengawasan APIP pada level 3.

Mulyadi Irsan berharap, “Agar kita semua baik Pemerintah Daerah, DPD RI dan seluruh masyarakat, senantiasa menjalin sinergi dengan jiwa persatuan dan kesatuan, karena dengan kita bersatu saja masih banyak timbangan dan tantangan yang harus di selesaikan apalagi bila kita tidak bersatu, tentu menjauhkan kita dari tujuan yang diharapkan bersama,” Imbuhnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua tamu undangan yang telah hadir dalam kegiatan tentang pelaksanaan sosialisasi tentang Korupsi, ini mengambil Materi Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Kadis Kominfo Hadiri Rapat Sosialisasi Pembuatan Hak Akses Turunan OSS RBA

Selain itu, sebagai upaya penegakan hukum dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik (Good Governance), dalam beberapa tahun terakhir ini, transparansi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai kualitas pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi tersebut dapat bersumber dari birokrasi maupun institusi politik. Sementara efek dari adanya korupsi terhadap pembangunan berbeda-beda di setiap negara tergantung kondisi Negara tersebut.

“Namun yang jelas, korupsi akan merugikan Keuangan Negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor penunjang pembangunan, seperti pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Olahraga, maupun Infrastruktur.” ucapnya.

Selanjutnya setelah melakukan sambutan pembukaan FGD, rombongan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, meninggalkan GSG menuju Lanudad Gatot Subroto Kecamatan Way Tuba untuk kembali ke Bandar Lampung menggunakan Helikopter milik Skuadron 12 Serbu Way Kanan.

Kegiatan dilanjutkan dengan, Seminar/Focus Group Discusion dengan tema Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Governance). (Zainal/Rilis)

Dilaporkan oleh : Redaksi Halopaginews