Foto, Erlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan juga sekaligus Ketua ketua tim pengendalian inflasi tahun 2022
Foto, Erlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan juga sekaligus Ketua ketua tim pengendalian inflasi tahun 2022

Kota Metro-(HPN)- Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, beserta jajarannya menghadiri Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) di Hotel Sharila, Surabaya, Rabu (14/09/2022).

Dengan tema kegiatan, Sinergi dan Inovasi untuk Stabisasi Harga dan Ketahanan Pangan Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflansi Pangan, Pemerintah Kota Metro, masuk 3 besar dalam katagori penghargaan TPID Kabupaten/Kota Terbaik di Pulau Sumatra pada Tahun 2021. Dimana dalam kategori ini dimenangkan oleh Kota Pekanbaru.

Foto, Piagam
Foto, Piagam

Acara yang dihadiri Erlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan juga sekaligus Ketua ketua tim pengendalian inflasi tahun 2022 mengatakan, beberapa negara mengalami inflasi tinggi diantaranya Amerika 8,3 %, Uni Eropa 9,78% dan yang tertinggi Turki 80, 21%. Kemudian di Indonesia sendiri berada pada 4,69%, namun transmisi inflasi impornya belum masuk dan masih disubsidi.

“Sedangkan 10 kota Kabupaten inflasi tertinggi di bulan Agustus diantaranya Liwung, Jambi Kotabaru, Sempit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan Sibolga.
Sedangkan 10 kabupaten kota inflasi terendah diantaranya Jakarta, Sukabumi, Cirebon Bogor, Bandung, Tembilahan, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Dumai dan Medan.

Sementara ketahanan stok komoditas pangan strategi per September, pada level surplus/ tahan di 34 provinsi yaitu, komunitas bawang putih, daging ayam dan daging sapi. Untuk kondisi rawan pada komunitas cabai dan telur ayam. Kemudian pada kondisi rentan atau tidak aman saat ini yaitu cabai rawit dan cabai besar di 10 provinsi,” jelasnya.

Dampak kenaikan harga terhadap kemiskinan pada penduduk miskin sangat rentan , khususnya pada harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 74, 08% sedikit lebih tinggi dibandingkan September 2021 yaitu pada 74,05%.

Baca Juga :  Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Lingkar Tugu Pena dan Didepan Gedung DPRD Metro

“Beras merupakan komunitas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, titik kontribusi besar terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04% di desa, dan per September 2021 berada pada 23,79%. Sedangkan di Kota sebesar 19,38%, per September 2021 sebesar 19,69%. Dengan garis besar pengeluaran rumah tangga miskin sebanyak 74,08% untuk makanan dan 25,92% untuk non makanan,” ujar Erlangga.

Terkait dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menaikkan subsidi yang sekarang kebutuhannya berdasarkan APBN untuk pertalite, misalnya dipatok di 23 juta sudah naik ke 29 juta. Demikian juga kebutuhan solar yang 15 juta menjadi 17 juta, akibatnya subsidi yang dipatok 500 triliun atau 502, meningkat menjadi 698 triliun.

“Kalau kita tekan, ini turunnya juga tidak terlalu banyak karena kita menurunkannya di 3 bulan terakhir, sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah sudah mengalokasikan untuk PLT sebesar 12,4 triliun untuk diberikan kepada 16 juta pekerja dan dana yang transfer umum yang sebesar 2,17 triliun.

Dengan begitu diharapkan kontribusi daerah dapat membantu penanganan kenaikan inflasi, termasuk ojek, transportasi umum dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Maka itu langkah-langkah extra untuk menjaga kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, terlebih mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun,” kata Erlangga.

Ketua ketua tim pengendalian inflasi tahun 2022, meminta kepada setiap daerah untuk melaksanakan langkah aksi:

Baca Juga :  DPC Partai HANURA Beri Apresiasi dan Ucapan Selamat HUT Partai NasDem

1. Memperluas kerjasama antar daerah KAD terutama untuk daerah atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

2. Melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.

3. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

4. Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi mengoptimalkan dana alokasi khusus dak fisik, untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

5. Percepatan implementasi program tanam pangan perkarangan misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.

6. Menyusun neraca komoditas pangan strategi oleh seluruh pemerintah daerah.

7. Memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.

8. Memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabillisasi harga.

“Pertemuan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Kepala Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di tahun kemarin. Tentu tahun ini merupakan tantangan yang berbeda. Kami berharap apa yang diamankan presiden dapat dilaksanakan.

Pemerintah Pusat, BI dan badan pangan, akan terus mengamati ketersediaan pangan. Pemerintah juga telah membuat kebijakan terkait tentang pupuk surplus, terdapat dua pupuk yang disubsidi diantaranya urea dan NPK,” ungkapnya saat mengakhiri sambutan.

Dalam acara ini turut dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wargio, Anggota DPR RI, Para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peserta Rakor Pusda. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here