Rapat Paripurna DPRD Lamtim, Fraksi-fraksi Terhadap Penyampaian Raperda Tentang APBD TA2023, Dihadiri Wabup Lamtim

| π•Ώπ–Šπ–—π–Žπ–’π–†π–π–†π–˜π–Žπ– π•΅π–†π–‰π–Ž π•»π–Šπ–’π–‡π–†π–ˆπ–† π•Ύπ–Šπ–™π–Žπ–†.

Klik Gambar

Sukadana-(HPN)- Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur Dalam Acara Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Penyampaian Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023.

Serta dilanjut Dengan Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penyampaian Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023, Senin (17/10/2022).

Foto, DPRD Lampung Timur
Foto, DPRD Lampung Timur

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Timur, Nawawi Iskandar, Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Jusuf serta Para Kepala OPD.

Baca Juga :  Wakil Bupati Lamtim, Menjadi Inspektur Upacara Penurunan Bendera Merah Putih HUT RI ke-76

Mengawali acara tersebut Azwar Hadi menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Timur.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua Fraksi di DPRD Kabupaten Lampung Timur atas berbagai masukan, saran, pandangan serta dukungannya terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah kami sampaikan pada tanggal 14 Oktober 2022,”ucapnya.

“Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat memberikan jawaban terhadap tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023,” tuturnya.

Selanjutnya Azwar Hadi menyampaikan jawaban atas pertanyaan salah satu fraksi DPRD Kabupaten Lampung Timur terkait dengan proyeksi pendapatan daerah.

Baca Juga :  Ketua DPRD Lamtim, Akan Panggil Pemkab Carikan Solusi Keluhan SILTAP Perangkat Desa

“Berkaitan dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui OPD terkait akan segera menyiapkan regulasi tentang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”.jelasnya.

“Selanjutnya kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan pembahasan pada tahap selanjutnya dengan waktu yang tidak terlalu lama dapat di setujui menjadi peraturan daerah, ” pungkasnya. (Eko)

Dilaporkan oleh : Redaksi Umum