Klik Gambar
Metro,Lampung-Halopaginews.com-Gelombang kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Rafieq Adi Pradana terus menguat. Aksi simbolik mahasiswa yang mengirimkan lipstik dan daster ke Kantor Wali Kota Metro kini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga memantik perhatian kalangan akademisi.
Pengamat administrasi publik dari Universitas Dharma Wacana Metro, Herman Sismono, menilai fenomena tersebut merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi dalam sejarah politik lokal di Kota Metro.
Menurut Herman, kiriman simbolik berupa daster dan lipstik dari massa aksi demonstrasi merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Kota Metro berdiri sebagai daerah otonom.
“Fenomena kiriman daster dan lipstik untuk wali kota dari massa aksi demonstrasi ini bisa dikatakan sebagai sejarah yang pertama kali terjadi sepanjang berdirinya Kota Metro,” ujar Herman saat dimintai tanggapan, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa simbol-simbol yang digunakan mahasiswa tersebut bukan sekadar bentuk ekspresi spontan, melainkan pesan politik yang mencerminkan kondisi hubungan antara masyarakat dan pemimpinnya.
“Dalam perspektif politik dan administrasi publik, simbol seperti itu biasanya muncul ketika terjadi jarak yang cukup jauh antara pemerintah dengan masyarakat,” katanya.
Herman menilai, aksi simbolik tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam dari kelompok mahasiswa terhadap sikap pemerintah daerah yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi publik.
Menurutnya, mahasiswa selama ini hanya ingin melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan setelah satu tahun kepemimpinan Bambang–Rafieq. Namun ketika upaya untuk berdialog tidak mendapatkan respons yang diharapkan, maka kritik pun muncul dalam bentuk yang lebih keras.
“Ini bisa diibaratkan seperti hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Ketika kepercayaan itu mulai menurun, maka simbol-simbol kritik akan muncul di ruang publik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam teori kepemimpinan publik, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga kepercayaan masyarakat selama masa pemerintahan berlangsung.
“Legitimasi politik itu bukan hanya diperoleh saat pemilihan. Legitimasi itu harus terus dijaga melalui komunikasi yang baik, keterbukaan terhadap kritik, dan kehadiran pemimpin di tengah masyarakat,” ujarnya.
Herman juga menilai bahwa polemik yang terjadi di Kota Metro saat ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pola komunikasi dengan publik.
Menurutnya, mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara historis memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Mahasiswa memiliki fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Ketika mereka menyampaikan kritik, seharusnya itu dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat,” katanya.
Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas agar kritik yang muncul dapat disalurkan melalui forum yang konstruktif.
“Kalau komunikasi berjalan baik, maka kritik seperti ini bisa diselesaikan melalui dialog. Tetapi ketika ruang dialog tidak tersedia, maka kritik akan mencari jalannya sendiri di ruang publik,” jelasnya.
Herman juga mengingatkan bahwa simbol-simbol kritik yang muncul di tengah masyarakat sering kali menjadi indikator adanya persoalan dalam relasi antara pemerintah dan rakyat.
“Simbol seperti lipstik dan daster itu sebenarnya bukan persoalan utama. Yang harus dilihat adalah pesan yang ada di balik simbol itu, yaitu adanya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kepemimpinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, polemik ini juga menjadi tantangan bagi kepemimpinan Bambang–Rafieq dalam memasuki periode berikutnya masa pemerintahan mereka.
“Ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah daerah. Bagaimana menjaga komunikasi dengan masyarakat, bagaimana merespons kritik secara terbuka, dan bagaimana membangun kembali kepercayaan publik,” katanya.
Herman menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
“Dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol. Yang penting adalah bagaimana pemerintah merespons kritik tersebut secara bijak dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa yang mengirimkan lipstik dan daster ke Kantor Wali Kota Metro sebelumnya menjadi perhatian luas di Kota Metro. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena kepala daerah dinilai tidak menemui massa aksi yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Bambang–Rafieq. (*)
