Klik Gambar
Jakarta-Halopaginews.com- Oleh: Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., A.Ks.,S.Sos.,M.Si Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif.
Dinamika politik Indonesia tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan bertalu-talu bagai ombak yang enggan menepi.
Hari ini kita dihadapkan pada paradoks: di satu sisi ruang demokrasi terbuka lebar bagi ekspresi publik. Di sisi lain, ada jaring tak kasat mata yang perlahan mereduksi ruang gerak masyarakat sipil.
Sepekan menjelang aksi massa 27 Agustus lalu, jagat maya mendadak riuh. Orkestrasi para buzzer bayaran dan media pembuat narasi instan mengamplifikasi isu secara masif. Mereka melukiskan potret Jakarta yang bakal lumpuh total.
Narasi panas itu membakar persepsi domestik hingga internasional, menempatkan Gedung DPR RI sebagai episentrum ketegangan akibat desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Efeknya instan: sehari menjelang tanggal keramat, jalanan ibu kota justru sunyi, tersandera oleh kecemasan yang diproduksi secara digital.
Di tengah hiruk-pikuk disinformasi dan hoaks, sebuah gerakan tandingan lahir dari rahim pers nasional.
Ketika dunia maya dihujani narasi liar, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) salah satu konstituen penting Dewan Pers di bawah pembinaan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengambil peran sebagai jangkar kewarasan publik.
Di bawah komando Ketua Umum Firdaus, SMSI justru mengalihkan perhatian ke agenda substansial di Gedung Dewan Pers, Jakarta: pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Kehadiran para pegiat pers daerah di Jakarta pada momentum krusial itu menciptakan dialektika demokrasi yang apik. Saat jalanan ibu kota dipenuhi desakan reformasi hukum, institusi pers justru memperkuat benteng stabilitas nasional dari unit paling elementer: pedesaan.
Bahkan di saat genting itu, Ketua Dewan Pembina SMSI, Prof. Harris Arthur Hedar, yang tengah dirawat di rumah sakit, tetap memompa semangat pengurus untuk bergerak. Suasana kebatinan tersebut tidak menyurutkan semangat anggota dari berbagai daerah hadir ke Jakarta. Kehadiran mereka mengirim pesan kuat: Jakarta tetap tegar dan aman.
Agenda strategis yang turut dihadiri tokoh nasional Hashim Djojohadikusumo ini membawa dua misi penting.
Pertama, melawan disinformasi.
Pers nasional berkomitmen menjadi penyedia informasi yang jernih dan berimbang, agar publik tidak terseret ke dalam pusaran polarisasi ekstrem yang destruktif.
Kedua, menempatkan desa sebagai garda depan. Melalui Newsroom Jaga Desa, fokus pengawasan jurnalisme digeser ke akar rumput. Misinya mengawal transparansi anggaran, edukasi hukum, dan pencegahan korupsi di tingkat basis.
Langkah ini berkelindan erat dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo: membangun Indonesia dari pinggiran dan desa.
Pada akhirnya, ketika ruang digital kerap memproduksi kecemasan, jurnalisme desa hadir sebagai penyejuk. Sebuah ikhtiar menjaga kewarasan bangsa, dimulai dari beranda paling depan Republik ini. (*)
