Klik Gambar
TANGGAMUS (Halopaginews) β Gejolak politik internal Partai Golkar Kabupaten Tanggamus mulai menguat. Jajaran Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Tanggamus secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Tanggamus pasca berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya.
Para pimpinan kecamatan menilai, langkah penunjukan Plt bukanlah solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan konsolidasi partai saat ini. Sebaliknya, mereka mendesak DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung agar segera menjadwalkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih ketua definitif yang memiliki legitimasi penuh dari kader.
Menurut mereka, Musda merupakan mekanisme organisasi yang sah dan menjadi forum tertinggi partai di tingkat kabupaten untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan partai ke depan.
“Kami menolak keras opsi Plt. Golkar Tanggamus membutuhkan ketua definitif yang memiliki legitimasi penuh dari kader melalui Musda, bukan kepemimpinan sementara yang berpotensi menimbulkan polemik dan perpecahan,” tegas salah satu perwakilan PK Golkar Tanggamus.
Desakan tersebut muncul karena kader di tingkat kecamatan merasa suara akar rumput harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan masa depan partai. Mereka mengingatkan bahwa selama ini PK menjadi ujung tombak perjuangan Golkar di tengah masyarakat dan memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi partai hingga tingkat bawah.
Para pimpinan kecamatan juga menilai bahwa penunjukan Plt berpotensi mengabaikan prinsip demokrasi internal yang selama ini menjadi bagian dari mekanisme organisasi partai.
Kepemimpinan yang lahir melalui Musda diyakini akan lebih kuat, lebih diterima seluruh kader, dan mampu menjaga soliditas organisasi menjelang berbagai agenda politik yang akan datang.
Dalam pernyataan sikapnya, PK Golkar se-Kabupaten Tanggamus menyampaikan empat tuntutan utama,
Menolak penunjukan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Tanggamus.
Mendesak DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung segera menjadwalkan Musda.
Menjaga soliditas partai melalui kepemimpinan definitif yang memiliki legitimasi organisasi.
Memastikan aspirasi kader di tingkat akar rumput dihormati dalam setiap keputusan strategis partai.
Mereka menegaskan, percepatan Musda bukan sekadar persoalan pergantian kepemimpinan, melainkan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai agar lebih siap menghadapi dinamika politik ke depan.
“Kami butuh ketua definitif yang lahir dari rahim Musda. Musda adalah mekanisme demokrasi yang sah dan bermartabat. Dari sanalah akan lahir pemimpin yang memiliki legitimasi kuat untuk membesarkan Partai Golkar dan mengembalikan kejayaan Golkar di Kabupaten Tanggamus,” ujar salah seorang pimpinan kecamatan.
Menguatnya suara penolakan terhadap Plt dari hampir seluruh pimpinan kecamatan menjadi sinyal bahwa mayoritas kader menghendaki proses demokrasi internal berjalan sesuai mekanisme organisasi. Kini sorotan tertuju kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, apakah akan mengakomodasi aspirasi kader dengan segera menggelar Musda atau tetap memilih opsi penunjukan Plt yang berpotensi memicu penolakan lebih luas di internal partai.
Keputusan yang diambil dalam waktu dekat diyakini akan menjadi penentu arah konsolidasi dan masa depan Partai Golkar di Kabupaten Tanggamus menjelang berbagai agenda politik mendatang. (*)
