Klik Gambar
Jakarta-Halopaginews.com- Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk menilai arah kepemimpinan nasional. Menurut Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dua tahun terlalu singkat untuk menghakimi, namun sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden.
“Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan kampanye diterjemahkan menjadi kebijakan publik,” ditulis Komaruddin dalam rilisnya, 12 September 2026.
Komaruddin menilai Prabowo masuk Istana dengan modal politik kuat. Pengalaman sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, hingga calon presiden membentuk karakter nasionalismenya yang kuat pada isu kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi.
“Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, gagasan kemandirian nasional menurutnya menjadi relevan. Namun ia mengingatkan, negara tidak akan kuat hanya karena presidennya tegas.
“Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara,” tegasnya.
Di antara banyak agenda, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat dua tahun pemerintahan Prabowo. Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima dengan anggaran Rp335 triliun dalam APBN 2026.
“Secara filosofis, MBG sangat menarik. Negara berkewajiban memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan punya kesempatan yang sama mengembangkan potensi,” kata Komaruddin.
Namun ia mengingatkan, semakin besar program maka semakin tinggi tuntutan profesionalismenya. Peristiwa keracunan makanan di sejumlah daerah disebutnya sebagai peringatan keras agar standar gizi, rantai pasok, dan pengawasan diperketat.
Hal serupa berlaku untuk agenda Swasembada pangan. Pemerintah mencatat cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton pertengahan 2026. Tapi pertanyaan kuncinya, lanjut Komaruddin, adalah apakah petani lebih sejahtera dan harga pangan terjangkau.
“Swasembada bukan sekadar menumpuk beras di gudang. Swasembada adalah membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Komaruddin menekankan pentingnya membangun institusi, bukan hanya mengandalkan kekuatan personal presiden. Ia juga menyoroti besarnya koalisi pemerintahan Prabowo yang secara politik menguntungkan, tetapi berpotensi mengecilkan ruang oposisi.
“Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas,” ujarnya.
Ia memberikan 5 catatan untuk ke depan:
1. Perkuat institusi, jangan hanya bergantung pada figur presiden
2. Tegakkan meritokrasi, utamakan kemampuan di atas loyalitas politik
3. Jaga disiplin fiskal, setiap rupiah harus punya social return yang jelas
4. Perbaiki komunikasi publik, dan terbuka terhadap kritik
5. Jangan samakan negara kuat dengan anti kritik.
Menurut Komaruddin, Prabowo memiliki obsesi besar untuk Indonesia yang berdaulat dan dihormati. Tapi tantangan selanjutnya adalah mengubah obsesi menjadi institusi, kebijakan, lalu kebiasaan sosial.
“Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah,” tulisnya.
Ia menutup dengan pertanyaan mendasar yang akan menjadi tolok ukur rakyat:
“Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
Komaruddin juga menyarankan evaluasi kabinet secara profesional menjelang 2029. “Professionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan bosnya,” pungkasnya. (*)
