Klik Gambar

Lampung Timur-halopaginews.com- Hampir sepekan kegiatan mediasi sengketa tanah antara Marsudi Djoyo Harjo dan Ratmi Subakir digelar Balai Desa Tambah Dadi Kecamatan Purbolinggo pada Jum’at, 13 November 2026 jam 09.00 WIB.
Hadir di kegiatan mediasi itu, Amir Hamzah Camat Kecamatan Purbolinggo, Kanit Binmas Polsek Purbolinggo, Joko Sriono Kepala Desa Tambah Dadi, Bhabinkamtibmas Desa Tambah Dadi, Marsudi Djoyo Harjo dan Ratmi Subakir beserta anggota keluarga kedua belah pihak masing-masing.
Camat Kecamatan Purbolinggo yang memimpin langsung kegiatan mediasi telah mempersilahkan pihak anggota keluarga almarhum Subakir untuk menyampaikan pendapat yang diwakili oleh Dian anak almarhum Subakir.
Dian mengatakan bahwa menurut almarhum, mereka membeli tanah itu 2 kali transaksi. Pertama beli seluas 1,200 meter persegi ukuran 12 meter x 100 meter dan kedua beli seluas 800 meter persegi ukuran 8 meter x 100 meter.
Ia juga menyayangkan kenapa baru diungkit setelah Subakir orangtuanya meninggal dan selama ini saat pihaknya akan melakukan pemecahan sertifikat akan tetapi sertifikat selalu dibilang tidak ada dan tiba-tiba sekarang ada.
Sementara Marsudi melalui Sopiyan Subing Kuasa Hukumnya mengatakan bahwa klaim dari kliennya penjualan tanah ke Subakir hanya seluas 800 meter persegi saja ukuran 20 meter x 40 meter, maka tanah yang dibelakang seluas 1,200 meter persegi ukuran 20 meter x 60 meter tidak ikut dijual.
Lalu, masalah fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang disampaikan oleh anggota keluarga almarhum Subakir bahwa SPJB tersebut bertulis tangan dengan menggunakan kertas segel tahun 1986 tapi SPJB dibuat tahun 1992 dengan kertas segel tersebut tidak berlaku lagi.
Dalam SPJB tersebut terdapat tanda tangan Marsudi, Marsudi menolak keras dan memastikan dirinya tidak pernah menandatangani SPJB yang dipegang oleh anggota keluarga Subakir tersebut.
Demikian juga dengan mantan Kepala Desa Tambah Dadi bapak Saikun telah membuat melalui membuat surat pernyataan bahwa pihaknya tidak pernah menandatangani dan menyetempel SPJB tersebut.
Amir Hamzah mencoba membuat terobosan dengan menawarkan bagaimana jika tanah 1,200 meter persegi persegi yang disengketakan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) namun hingga kini mediasi masih menemui jalan buntu.
Meskipun mediasi telah berlangsung hampir sepekan namun masih menemui jalan buntu atau deadlock, sehingga Marsudi mempertimbangkan akan menempuh jalur hukum pidana maupun perdata.
Menurut Marsudi, rencana ini sedikit telat karena pertimbangan dari Sopiyan Subing selaku Kuasa Hukum dari Garuda Keadilan Indonesia menyampaikan masih ada upaya beberapa pihak agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan mengingat kedua pihak masih bertetangga.
Amir Hamzah mencoba membuat terobosan dengan cara menawarkan bagaimana jika tanah yang disengketakan dibagi menjadi 2 (dua) namun hingga mediasi berakhir dan berita ini ditayangkan kedua belah pihak belum mencapai titik temu.
Atas kondisi tersebut Marsudi mewacanakan akan melaporkan dugaan pemalsuan tandatangannya atau pihak-pihak yang menggunakan SPJB yang diduga palsu ke Polres Lampung Timur.
“Kita melakukan mediasi terhadap persoalan sengketa tanah antara klien kami pak Marsudi dengan ahli waris pak Subakir”, kata Sopiyan Subing sesaat setelah kegiatan mediasi.
“Dapat saya ceritakan bahwa sebelum menemukan titik temu, mudah-mudahan kedepan kedua belah pihak bisa berproses sehingga persoalan ini bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan,” terang Kuasa Hukum Marsudi tersebut.
“Jika hal itu tidak dapat tercapai kita akan menempuh langkah hukum berikutnya baik perdata maupun pidana yaitu menggunakan surat palsu”, jelas Sopiyan.
“Bahwa disini klien kami itu tidak mengakui menandatangani didalam surat yang diajukan oleh ahli waris pak Subakir begitu juga dengan mantan Kepala Desa Tambah Dadi bapak Saikun”, tegasnya.
“Pihak pertama selaku penjual yaitu pak Mardiono yaitu adiknya pak Marsudi, jadi sebenarnya banyak juga cacat dari surat yang diajukan oleh anggota keluarga pak Subakir yang menggunakan kertas segel tahun 1986 suratnya dibuat tahun 1992 artinya dapat kita duga segel sudah tidak berlaku lagi”, pungkas Sopiyan Subing.
Hingga berita ini ditayangkan, telah berlangsung hampir sepekan upaya mediasi yang telah difasilitasi oleh Forkopimcam Purbolinggo dan Pemerintahan Desa Tambah Dadi tetap menemui jalan buntu alias gagal.
(Ropian Kunang/Tim)