Klik Gambar
Lampung Timur-Halopaginews.com- Semangat kebersamaan insan pers di Kabupaten Lampung Timur tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas jurnalistik. Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, delapan organisasi pers memilih turun langsung ke tengah masyarakat melalui aksi sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim.
Kegiatan yang berlangsung pada 26–27 Agustus 2026 itu menjadi ajang kolaborasi delapan organisasi pers, yakni SMSI, JMSI, IWO, FJHLT, KWRI, PWSI, AWPI, dan PWLT.
Tampak hadir Sekretaris dan Kabid Komindigi Mewakili Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kodim 0429/Lamtim, Kejari Sukadana, Polsek Sukadana, PMI Lampung Timu, Para LSM, Ormas, Ketua Orado Lampung Timur, Masyarakat dan Tamu Undangan Lainnya.
Selain donor darah dan santunan, rangkaian kegiatan juga diisi berbagai perlombaan, permainan tradisional serta pembagian door prize yang melibatkan masyarakat.
Juru bicara delapan organisasi pers sekaligus Ketua PD IWO Lampung Timur, A.Zohiri alias Azohirri, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keinginan bersama untuk menunjukkan bahwa wartawan tidak hanya menjalankan tugas mencari dan menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial.
“Wartawan jangan hanya dikenal karena menulis dan menyajikan berita. Wartawan juga harus mempunyai jiwa sosial sehingga keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Azohirri.
Di balik suksesnya kegiatan tersebut, Azohirri menyampaikan adanya rasa kecewa karena sejumlah unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan sosial tersebut.
Ia menjelaskan, kegiatan sebenarnya telah dipersiapkan jauh-jauh hari dan semula dijadwalkan pada 15–16 Agustus 2026. Namun, karena bertepatan dengan sejumlah agenda lain, pelaksanaan kemudian diubah menjadi 26–27 Agustus.
“Kami sebenarnya cukup kecewa, karena kegiatan ini sudah kami sampaikan dan persiapkan jauh-jauh hari. Kami berharap pemerintah daerah dapat hadir dan memberikan dukungan secara langsung. Namun, pada saat pelaksanaan ternyata ada agenda pemerintah lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Azohirri menegaskan ketidakhadiran Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah dan Wakil Bupati Azwar Hadi tidak perlu dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap kegiatan tersebut.
Menurut informasi yang diterima panitia, Bupati saat itu tengah mengikuti agenda pembahasan dan pengesahan RTRW Kabupaten Lampung Timur di gedung DPRD. Sementara sejumlah pejabat lainnya juga memiliki agenda di Bandar Lampung.
Azohirri menegaskan delapan organisasi pers tersebut tidak dibentuk untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah.
Sebaliknya, wadah bersama itu diharapkan menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang sehat antara insan pers dengan pemerintah.
“Delapan organisasi ini bukan dibentuk untuk menjadi musuh pemerintah. Justru kami ingin menjadi mitra, memberikan pemikiran, karya tulis dan kontribusi yang positif untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur,” tegasnya.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Berita dan berbagai informasi kini dapat menyebar dengan cepat melalui Facebook, YouTube, TikTok maupun berbagai platform lainnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut media untuk semakin profesional dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Informasi harus sehat, berimbang, konstruktif dan bertanggung jawab. Pers memiliki peran penting dalam menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif,” katanya.
Azohirri juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang ikut membantu terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menyebut dukungan datang dari sejumlah unsur pemerintah dan lembaga lainnya, antara lain Dinas Pendidikan sekitar Rp1,5 juta, Sekretariat DPRD atau Sekwan Rp500 ribu, Kejaksaan Lampung Timur Rp2,5 juta, Koperasi Berkah Batu Timur Rp6 juta, serta fasilitasi dari Kabag Umum dan dukungan para jurnalis.
“Acara ini terlaksana karena kebersamaan. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk kawan-kawan jurnalis yang ikut bergotong royong,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa ketika berbagai organisasi pers bersatu, banyak hal positif yang dapat dilakukan untuk masyarakat.
Meski mendorong kemitraan dengan pemerintah, Azohirri menegaskan pers tidak akan meninggalkan fungsi kontrol sosial.
Ia mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari tugas pers. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan tidak ditujukan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
“Kami bukan berarti tidak boleh mengkritik pemerintah. Kritik tetap diperlukan. Tetapi kritik itu harus menjadi kritik yang membangun, memberikan solusi, dan tidak semata-mata untuk menjatuhkan,” jelasnya.
Azohirri juga berharap tidak ada pihak yang memberikan informasi sepihak kepada pemerintah sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai keberadaan delapan organisasi pers tersebut.
“Kami menyatukan delapan organisasi ini bukan untuk membuat masalah atau menjadi lawan pemerintah. Kami ingin bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi Lampung Timur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Azohirri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lampung Timur meningkatkan komunikasi dengan media.
Menurutnya, program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat perlu disampaikan secara terbuka agar publik mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah.
“Kalau memang kegiatan OPD dikomunikasikan dengan baik, melalui satu pintu informasi yang jelas, kemudian disampaikan kepada media, masyarakat akan mengetahui bahwa pemerintah juga bekerja dan berbuat untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai hubungan baik antara pemerintah dan media dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Pemberitaan mengenai potensi daerah juga dinilai dapat membantu memperkenalkan Lampung Timur kepada masyarakat luas serta mendorong minat investasi.
Dengan pengalaman yang pernah dimilikinya sebagai anggota DPRD Lampung Timur, Azohirri mengaku memahami bahwa pemerintahan memiliki dinamika dan berbagai persoalan yang harus diselesaikan.
Karena itu, ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi pers dapat terus diperbaiki.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Di sisi lain, media membutuhkan keterbukaan informasi agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
“Kita bersama-sama membangun Lampung Timur. Pemerintah, pers dan masyarakat harus saling mendukung. Kalau Lampung Timur ingin maju, kita harus kompak dan memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang masing-masing,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI yang digelar delapan organisasi pers tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Para insan pers berharap aksi sosial serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. (*)
