Pemkab Muara Enim Hadiri Musrenbang Tahun 2022 di Kecamatan Lubai

Foto, Pemkab Muara Enim Hadiri Musrenbang Tahun 2022 di Kecamatan Lubai

| 𝕿𝖊𝖗𝖎𝖒𝖆𝖐𝖆𝖘𝖎𝖍 𝕵𝖆𝖉𝖎 𝕻𝖊𝖒𝖇𝖆𝖈𝖆 𝕾𝖊𝖙𝖎𝖆.

Klik Gambar

Muara Enim-(HPN)- Kecamatan Lubai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2022 di di Aula Kantor Kecamatan Lubai pada Kamis (20/01/2022).

Acara Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Sekda, Staf Ahli, Asisten Bupati Muara Enim, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Dapil 2, BAPPEDA Kabupaten Muara Enim, Diskominfo Kabupaten Muara Enim, PMD Kabupaten Muara Enim, PMD Kabupaten Muara Enim, Dinkes,Camat Lubai, Sekcam Lubai, beserta stafnya,Danramil Rambang Lubai, Kapolsek Rambang Lubai, serta Kepala Desa se-Kecamatan Lubai, Tamu Undangan terkait.

Dalam sambutannya Camat Lubai Faisal Al Akhmed,S.STP, mengucapkan permohonan maaf karena Pembukaan Musrenbang ini di wakilkan di karena Bapak Bupati Muara Enim Ada Tugas-Tugas lain,dalam hal ini di wakilkan dengan Camat Lubai.Dalam sambutannya menyampaikan pada tahun 2020 dan pada tahun 2023 turun menjadi 3,77% meskipun belum sepenuhnya selesai, ” Ujarnya.

“Kita berkeyakinan bahwa pembangunan yang akan tercapai melalui kerja keras dan kerja cerdas dan pembangunan melalui pola kerja yang terstruktur sistematis dan aktif terhadap pencapaian dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021.

Sehingga nya kita dapat berbangga karena beberapa prestasi yang diterima oleh pemerintah kabupaten, di antaranya yaitu penghargaan rumah sakit dengan nilai sangat baik dan nilai tertinggi di tingkat provinsi Sumatera Selatan, “Terangnya.

Kemudian tanpa pengecualian 8 untuk laporan keuangan pemerintah daerah penilaian kinerja debitur terbaik untuk kategori pinjaman pemerintah daerah penghargaan kabupaten layak anak predikat dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Indonesia penghargaan kabupaten terbaik tingkat nasional kategori branding peringkat 4 nasional kabupaten.

Baca Juga :  DPC AWPI Muara Enim, Audensi Kekantor PT Bukit Asam Tbk

Selanjutnya penilaian integritas anti korupsi di atas rata-rata nasional yang dirilis KPK republik Indonesia pekan olahraga provinsi Sumatera Selatan yang ke-13 peringkat kedua pekan paralympic Provinsi Sumatera Selatan.

“Yang ke-3 penghargaan terbaik kedua pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan kepala daerah yaitu a digital implementation tingkat Provinsi Sumatera Selatan d pembinaan program kampung iklim terbaik Provinsi Sumatera Selatan.

Pembinaan sekolah pembina sekolah adiwiyata terbaik Provinsi Sumatera Selatan pembina olahraga berprestasi dan berdedikasi Provinsi Sumatera Selatan pembina perpustakaan kabupaten kota berdedikasi Provinsi Sumatera Selatan pendidikan profesionalitas dan kesejahteraan guru serta PGRI Sumatera Selatan.

Selain itu penghargaan yang diterima tersebut merupakan bukti penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan stakeholders dan kita berharap penghargaan yang diterima dapat terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Tambahnya sebelum saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak ibu dan hadirin peserta atas peran serta pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan forum musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan program kegiatan untuk tahun 2023 mendatang kami tetap mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan stakeholders di seluruh wilayah kecamatan yang ada di kabupaten dapat berjalan dengan baik sasaran dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,”Tutupnya.

Baca Juga :  Jumpa Pers: Kasi Intelijen Kejari Pringsewu Berikan Jawaban Klarifikasi Soal Pemberitaan

Dari pemaparan MUSRENBANG dan dilanjutkan mengenai tanggapan dari DPRD Kabupaten Muara Enim serta dilakukan sesi tanya jawab dengan peserta rapat.

Kemudian rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara MUSRENBANG dengan para peserta rapat.

Saat di Wawancarai Awak Media Anggota DPRD Bapak Izuddin Efendi, Dapil 2 Muara Enim mengenai 1 Proposal 1 Desa, dalam hal ini beliau menyampaikan Dewan itu punya tanggung jawab moral terkait masyarakat yang ada di dapilnya, ketika ada masyarakat meminta bantuan ke DPRD, itupun harus memperjuangkan hal itu.

Terlepas dari anggaran besar atau kecil itu di sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, kita tidak bisa memaksa diknas untuk kehendak kita tetapi setidaknya apa yang kita sampaikan terkait usulan masyarakat ke diknas-diknas yang di tuju itu harus ada realisasinya.

“Kami setuju 1 desa 1 proposal jangan 1 proposal bahkan 10 pun harus di laksanakan, dengan 1 Proposal itu Minimal dengan program itu akan mengurai beban desa dalam pelaksanaan anggaran DD Desa dan sesuai Visi dan Misi Bupati di Tahun 2023 pemerataan pembangunan dan harapan saya pemerintah Kabupaten Muara Enim ini tetap peduli, perhatian dengan masyarakat karena kami adalah bagian dari kabupaten Muara Enim,”Tutupnya. (Hasanuddin)

Dilaporkan oleh : Redaksi Umum