Foto, DPC AWPI Lampura, Angkat Bicara Terkait Kades Bimtek ke Bandung
Foto, DPC AWPI Lampura, Angkat Bicara Terkait Kades Bimtek ke Bandung

Lampung Utara-(HPN)- Situasi kedaruratan dalam Level 1,2 dan 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) percepatan penanganan pandemi covid-19 di Lampung Utara nampaknya tidak berlaku lagi.

Hal ini di sampaikan Kata Mintaria Gunadi , Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia DPC AWPI Lampung Utara,Sabtu, (26/3/2022).

Menurut Ketua DPC AWPI Itu” Disenyalir kegiatan kegiatan publik keberangkatan 232 Kepala Desa atau yang mewakilinya dengan tujuan ke Bandung, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Sangat di hawatirkan kepulangan Kepala Desa dari Bandung usai melaksanakan Bimtek akan menimbulkan klaster baru virus covid’19, tentunya keberangkatan dari 232 Kepala Desa di duga telah melanggar PPKM Level 3,” Tanggap Gunadi.

Selanjutnya jelasnya Mintaria Gunadi,yang menurut dia, selaku penyelenggara Event Organizer (EO) di duga berstatus Abu-Abu Legal Standing,hingga bola panas bila nanti ada persolan , kembali pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kepala Desa yang bersangkutan.

Adapun sumber dana yang di pergunakan adalah sumber APBN Dana Desa tahun anggaran 2022, dengan nilai operasional 10,000,(sepuluh juta rupiah) setiap Desa merogoh kocek APBDes masing-masing Desa di Lampung Utara,” Beber Gunadi.

Kemudian Mintaria Gunadi, mengatakan pelaksanaan dalam Bimbingan Teknis yang hampir setiap tahun di selenggarakan oleh Event Organizer (EO),dalam pandangannya Mintaria Gunadi kegiatan ini semata-mata menghambur – hamburkan uang Negara , yang di duga dalam kegiatan ini tidak akan ada azaz manfaat untuk masyarakat Desa ,” Jelas Gunadi.

Baca Juga :  UMKO Lampura Adakan Pekuliahan Online Antisipasi COVID-19

Namun dalam hal ini pula tak bisa Kepala Desa di salahkan begitu saja , karena tidaklah mungkin murni , dari keinginan Kepala Desa itu sendiri. Maka dapat kita duga ada kepentingan terselubung di balik kegiatan Bimtek, oleh para oknum yang telah mengkoordinir kegiatan Bimtek.

Dengan tujuan demi meraih keuntungan tersendiri baik secara kosporasi terstruktur sistematis dan masif (TSM) ,” Timpalnya.

Bayangkan 10 juta yang di kalikan dengan 232 Desa maka uang Negara yang dapat kita duga di rugikan oleh banyak pihak bernilai 2,32M,ini uang rakyat.

Seyogianya uang di maksud untu kegiatan pembangunan Desa Program Strategis Nasional dalam percepatan pembangunan, kesejahteraan,masyarakat pedesaan ,” Imbuhnya.

Kemudian masih menurut Mintaria Gunadi dari kegiatan Bimtek yang sebelumnya,ada tidak manfaat untuk masyarakat Desa.

Seperti kegiatan Bimtek Kepala Desa sampai ke Bali , begitu pula Aperatur Desa , kemudian, BPD ,bahkan ibu-ibu Ketua PKK Desa, telah melaksanakan Bimtek .” Apa yang sudah di dapati dari hasil Bimtek , dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa, saya rasa begitu-begitu saja, “Tukasnya Gunadi.

Hal senada di sampaikan Idham Chalid , Pembina LPKN yang juga ikut mengkritisi kebijakan perjalanan Bimtek 232 Des ke Bandung.

Menurut Idham Chalid”Apa yang telah di sampaikan Ketua DPC AWPI Mintaria Gunadi ,itu sangat benar sekali,Pemerintah pada saat pandemi ini, sedang di sibukkan penanganan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Baca Juga :  Sering Kali Lakukan Transaksi Narkoba, Akhirnya di Ringkus Polsek Abung Semuli

Justru Kepala Desa”yang saya duga cuma alan-alan yang menghabiskan uang negara dan di yakini tidak akan ada aza manfaat ,” Sebut Idham

Idham menambahkan,menurut informasi masih banyak beberapa desa operasional atau isentif belum di bayar,inikan lebih penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam aktivitas bekerja.

Bagaimana mau bekerja dengan serius kalau insentif Aperatur Desa belum di bayar ,ini masalah perut, kalau perut kita, aja suara keriak keriuk bagaimana kerja kita mau serius,” tanggap Idham.

Terkait dengan beberapa tahun perjalanan Bimtek yang di pandang tidak mempunyai azaz manfaat, seharusnya menjadi bahan studi dan wajib untuk di hentikan kegiatan ini,karena jelas cuma hanya menghambur- hamburkan uang negara,” tandasnya.

Ditempat terpisah beberapa Kepala Desa, tidak ingin di sebutkan namanya,apa yang di tanggapi Ketua DPC AWPI Lampung Utara, sangat benar sekali.

Namun hal ini bukan keinginan kami,tapi ada penekanan kewajiban harus Bimtek, jalan tidak jalan harus bayar ,” Ucap Kepala Desa pada waktu ingin berangkat.

Ya” anggap-anggap jalan-jalan sajalah, embok bukan uang pribadi sembari melihat kota Bandung dengan uang negara,”guyon dia Kepala Desa.

Sampai berita di terbitkan penyelenggara Bimtek Event Organizer EO atau pihak lain yang berwenang belum sempat konfirmasi. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here