Klik Gambar
Kota Metro-Halopaginews.com- Setelah Partai Nasdem, Wahdi Siradjuddin kembali mendaftar penjaringan bakal calon Wali Kota Metro dua partai sekaligus.
Keduanya yakni, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kota setempat, Selasa (14/5/2024).
Wahdi mengaku mendaftar penjaringan sebagai bakal calon walikota di dua partai tersebut lantaran memiliki kesamaan komitmen dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
“Saya mendaftar sebagai bakal calon wali kota Metro di PDIP Perjuangan dan disambut langsung oleh ibu ketua beserta jajarannya,” kata dia.
“Saya kira kita sudah mengenal partai-partai besar ini sebagai partai komitmen dalam memperjuangkan masyarakat. Karena itu saya mendaftar disini,” imbuhnya.
Wahdi menilai, partai besutan Megawati Soekarnoputri dalam memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian yang obyektif kepada semua bakal calon yang mendaftar di partai tersebut.
“Prosesnya tentu sesuai mekanisme partai. Saya kita Ketua Umum, ibu Megawati Soekarnoputri dalam memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian yang obyektif. Tapi tentu harapan saya PDIP memberikan rekomendasi ke saya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Metro, Anna Morinda menjelaskan, sampai saat ini sudah ada empat bakal calon wali kota dan dua bakal calon wakil wali kota Metro yang mendaftar di partai tersebut.
“Untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota di PDIP ini ada arahan dari DPP bahwa komitmen keberpihakan kepada masyarakat menjadi yang utama. Itu yang menjadi pertanyaan dan pertimbangan dalam fit and proper test,” jelasnya.
Anna menambahkan, dalam memberikan rekomendasi kepada bakal calon di PDIP akan melalui proses yang cukup panjang.
Pihaknya memastikan seluruh dokumen bakal calon walikota dan wakil wali kota Metro akan dikawal hingga ke DPP partai.
“DPC PDIP Metro hanya sampai penjaringan dan memastikan seluruh dokumen itu akan sampai ke DPD partai untuk disaring dan akan dilanjut ke DPP,” terangnya.
“Melalui proses yang panjang karena nanti ada survei dan lain-lain yang tentu itu kewenangan DPP. Selanjutnya DPC akan menantikan instruksi itu,” tambahnya. (**)
