Klik Gambar
Bandarlampung-Halopaginews.com– Pemerintah Kota Metro terus menguatkan tata kelola pemerintahan melalui sinergi di bidang pertanahan. Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026).
Rakor ini mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan pemangku kepentingan lainnya. Tiga isu utama yang dibahas: optimalisasi PAD, pengamanan Barang Milik Daerah (BMD), dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Bambang hadir bersama jajaran penting Pemkot Metro. Mulai dari Sekda, Inspektur, Kepala BKAD, Bapenda, Dinas PUTR, hingga DPMPTSP. Kehadiran lengkap ini menunjukkan keseriusan Pemkot Metro dalam membenahi aset dan layanan.
Fokus: Aset Bersertifikat dan Layanan Digital
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pertanahan melalui pajak dan retribusi. Selain itu, percepatan sertifikasi aset pemerintah menjadi prioritas agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari sengketa.
Peningkatan kualitas layanan juga jadi sorotan. Pemerintah pusat meminta daerah menghadirkan layanan pertanahan yang cepat, mudah, transparan, dan pasti secara hukum.
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan, tata kelola pertanahan yang baik adalah fondasi penguatan fiskal daerah.
“Melalui sinergi dengan Kementerian ATR/BPN, kami ingin memastikan setiap aset milik Pemerintah Kota Metro memiliki kepastian hukum, berkontribusi terhadap peningkatan PAD, serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, penguatan ini adalah bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan berkelanjutan.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Metro,” tambahnya.
Rakor juga menekankan pentingnya pendataan ulang aset agar tercatat akurat dan berstatus hukum jelas. Selain itu, digitalisasi pelayanan pertanahan didorong untuk menekan potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi.
Dengan langkah ini, Pemkot Metro menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengelolaan aset, mendongkrak PAD, dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada masyarakat. (ADV)
