Klik Gambar
Lampung Timur-Halopaginews.com- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur resmi mengintegrasikan layanan Migrant Worker Resource Center (MRC) ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (24/9/2026).
Integrasi yang di-kick off di halaman MPP Kompleks Islamic Center Lampung Timur ini menjadi langkah strategis menghadirkan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terpadu, mudah diakses, dan dekat dengan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulia Nugraha, perwakilan ILO, SBMI, Solidaritas Perempuan, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan.
Perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Yunita Rohani, menyambut positif hadirnya MRC.
“Saya melihat hadirnya MRC di Lampung Timur sebagai suatu langkah dan hal yang penting yang memang harus dilaksanakan,” ujar Yunita.
Ia berharap MRC menjadi tempat pertama yang dicari calon PMI.
“Saya berharap layanan ini menjadi tempat pertama yang dicari calon pekerja migran ketika membutuhkan informasi dan menjadi tempat yang aman ketika pekerja migran menghadapi permasalahan,” katanya.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan integrasi MRC ke MPP adalah komitmen daerah untuk memperkuat pelindungan warganya.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang telah berkenan hadir meresmikan layanan strategis ini,” ujar Bupati Ela.
Menurut Bupati Ela, Lampung Timur merupakan pengirim PMI terbesar di Provinsi Lampung. Sepanjang 2025 terdapat 9.343 PMI asal Lampung Timur, dan hingga September 2026 sudah mencapai 7.668 PMI.
“Rata-rata per tahun sekitar 9.000 sampai 10.000. Ini fakta yang tidak bisa kita tutup mata lagi,” tegasnya.
Bupati Ela menegaskan MRC tidak hanya layanan administrasi, tetapi pusat informasi, edukasi, konsultasi, pengaduan hingga pendampingan bagi calon PMI, PMI, purna PMI dan keluarga. Layanan diperkuat dengan SOP daerah agar responsif gender hingga tingkat desa.
Untuk mendukung migrasi aman, Pemkab menyiapkan pembiayaan keberangkatan melalui BPRS Bank Lampung dengan beban lebih ringan. Bahkan, pada 2027 perlindungan PMI ditargetkan menjadi dinas tersendiri.
“Insyaallah 2027 perlindungan PMI di dalam SOTK menjadi dinas tersendiri di Kabupaten Lampung Timur supaya meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal,” ujarnya.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yayan Ruchyansah, mewakili Gubernur Lampung, menilai MRC sangat penting di tengah angkatan kerja Lampung yang mencapai 5,15 juta jiwa dengan pekerja formal baru 30,83 persen.
Sementara Wamen P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi langkah Lampung Timur.
“Bagi Bapak Presiden, melindungi satu pekerja migran itu sama artinya menyelamatkan satu keluarga. Dan menyelamatkan satu keluarga di Indonesia, itu sama artinya menjaga nyala masa depan Indonesia,” kata Dzulfikar.
Sebagai dukungan, Kementerian P2MI akan memberikan kuota program SMK Go Global sebanyak 2.000 orang pada 2027 untuk Lampung Timur.
“Kompetensi ini ada dua bagi pekerja migran: yang pertama adalah skill, dan yang kedua adalah bahasa,” jelasnya.
Melalui integrasi MRC dan MPP, Lampung Timur kini memiliki ekosistem migrasi yang aman, legal dan terlindungi menjadi pintu pertama warga mendapatkan informasi benar sebelum bekerja ke luar negeri. (*)
