Klik Gambar
Bandar Lampung-Halopaginews.com- Bupati Lampung Timur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi daerah.
Dalam rakor itu, Bupati Lampung Timur didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Bagian Perekonomian.
Rakor pengendalian inflasi tersebut juga diikuti Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Metro, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan Pemerintah Kabupaten Mesuji bersama jajaran pemerintah daerah lainnya di Provinsi Lampung.
Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini perkembangan inflasi, stabilitas pasokan pangan, serta langkah strategis pengendalian harga di masing-masing daerah.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, terutama terkait kebutuhan bahan pokok.
โPemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh stakeholder terkait guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat,โ ujarnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun provinsi, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah melalui pengawasan pasar, distribusi pangan, dan penguatan sektor perdagangan.
Selain menjadi forum evaluasi pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas strategi antisipasi terhadap potensi kenaikan harga sejumlah komoditas penting di daerah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap sinergi bersama pemerintah provinsi dan daerah lain di Lampung dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
