Klik Gambar
Lampung Timur-Halopaginews.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menggelar Rapat Paripurna tentang pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Rapat Paripurna DPRD Lamtim dihadiri Wakil Bupati Lampung Timur,H.Azwar Hadi, SE.MSi,Ketua Fraksi Partai Golkar Lamtim Imam Zaki Nurhidayat,S.TP,, Wakil Ketua DPRD Lamtim Ariyan Putra Marga,SE.M.M, Sekretaris DPRD Lamtim,SekdaKab Lamtim, Para Staf Ahli dan Asisten Sekdakab Lamtim. Sekretaris Inspektur Lamtim, Para Pimpinan Instansi Vertikal Lamtim, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Para Camat se-Kabupaten Lampung Timur, Forkopimda, Para Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama,Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Ormas dan Insan Pers.
Dalam sidang paripurna tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar Lamtim Imam Zaki Nurhidayat,S.TP, kami, Fraksi Golongan Karya menyampaikan terhadap pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045, “ucapnya Imam Zaki. Selasa (25/6/2024)
“Kami, dari Fraksi Golongan Karya (Golkar)
menyampaikan ucapan terima kasih atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini yang telah disampaikan oleh bapak Wakil Bupati Lampung Timur.
Dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, perihal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045,
Ada pun 4 hal yang perlu untuk kami fraksi Golkar garis bawahi bersama :
Pertama, Fraksi Golkar meminta dan ingin memastikan bahwa konsep pembangunan Ibukota Lampung Timur, yakni Kecamatan Sukadana dapat dibahas secara tuntas dalam Raperda ini.
“Kami juga berpendapat ini perlu menjadi perhatian penting kita bersama mengingat ibukota wilayah merupakan bentuk interpretasi keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.
Sedangkan kita ketahui bersama Sukadana hari ini jika dibandingkan dengan ibukota kabupaten di daerah lain masih tergolong sangat tertinggal jauh baik dari aspek infrastruktur sarana prasarana maupun dari aspek ekonomi,”terangnya.
Kedua, Fraksi Golkar sependapat bahwa transformasi ekonomi, infrastruktur sarana prasarana fisik agar lebih ditingkatkan, baik dari sektor pertanian perikanan, perdagangan, perindustrian maupun dari sektor pariwisata.
Kita juga perlu adaptif atas semakin pesatnya perkembangan zaman. Perlu disiapkan adanya trobosan-trobosan baru untuk dapat memastikan kemajuan ekonomi Lampung Timur tidak tertinggal dimasa yang akan datang, baik dari peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas melalui pelatihan yang lebih interaktif, maupun dengan sentuhan teknologi dan inovasi kekinian.
Ketiga, Fraksi Golkar berpendapat Perlunya pengelolaan pemerintahan daerah yang
berorientasi pada Transparansi, Profesional, Ramah dan mampu mendekatkan pelayanan
kepada Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital.
Hal ini dirasakan cukup untuk dapat menyelesaikan beberapa isu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan saat ini, antara lain terkait penerapan dan penegakan regulasi, penataan kelembagaan,pelaksanaan program pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil ataupun belum menjawab isu strategis daerah, belum optimalnya manajemen SDM ASN, belum optimalnya kualitas pelayanan publik,
Namun belum diterapkannya teknologi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan secara optimal dan terintegrasi,masih ditemukannya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit sehingga kurang memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat yang dilayani.
Keempat, Fraksi Golkar berpendapat Perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Permasalahan pendidikan di lampung timur saat ini adalah jumlah penduduk Lampung Timur terus mengalami peningkatan sedangkan tingkat pengenyam Pendidikan yang masih rendah; dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA yang tidak berubah signifikan membuat peningkatan pencapaian Pendidikan akhir penduduk Lampung Timur relatif lambat;
Kelima, Fraksi Golkar berpendapat, Perlunya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Isu-isu strategis dalam pembangunan kesehatan antara lain sebaran fasilitas kesehatan yang belum merata; terus meningkat resiko stunting, kematian ibu dan kematian bayi; dan perubahan pola struktur penduduk yang semakin meningkatnya usia produktif dan lansia, berbanding lurus dengan peningkatan penyakit degeneratif.
Untuk itu semestinya ada perhatian penting untuk meningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas di setiap desa agar pelayanan kesehatan lebih dekat dengan warga masyarakatnya,” tutupnya. (ADV)
