Klik Gambar
Kota Metro-Halopaginews.com- Pemerintah Kota Metro resmi mendukung penuh Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026. Kota Metro dipercaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah percontohan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk penyaluran bansos berbasis teknologi.
Komitmen itu disampaikan dalam Sosialisasi Digitalisasi Bansos 2026 yang dihadiri KPTDP, Bank Indonesia Lampung, OPD, Camat, Lurah, dan unsur pelayanan masyarakat, Kamis (20/05/2026).
Sambutan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Helmi Zain menegaskan, digitalisasi bansos adalah jawaban atas keluhan penyaluran yang selama ini belum tepat sasaran.
“Kita masih sering mendengar masyarakat yang dinilai mampu justru tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh,” ujar Helmi.
Ia menyebut, masalah itu dipicu subjektivitas pendataan, lemahnya verifikasi, dan keterlambatan update data. Karena itu, sistem digital dinilai krusial untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi.
Dalam sistem baru, penyaluran bansos akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem administrasi kependudukan, dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai verifikasi utama untuk mencegah duplikasi.
Masyarakat juga bisa mendaftar mandiri melalui Portal Perlinsos atau dibantu agen pendamping dengan verifikasi biometrik. Dana bantuan nantinya langsung masuk ke rekening penerima dan bisa digunakan via mobile banking, QRIS, ATM, maupun agen perbankan.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Handayani Ningrum, S.E.,M.Si menjelaskan, digitalisasi ini bertujuan mewujudkan bansos yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi bansos diharapkan mampu mengurangi kesalahan data, mempercepat pelayanan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Metro,” papar Handayani.
Potensi Hemat Anggaran Rp127 Triliun
Aulia Fahrunnisa dari Bank Indonesia Lampung menambahkan, sistem DPI dengan Portal Perlinsos dan verifikasi biometrik terbukti efektif. Pilot project di Banyuwangi berhasil mendaftarkan 359 ribu keluarga dalam waktu kurang dari 1 bulan.
Lebih dari itu, pemerintah pusat mengestimasi digitalisasi bansos berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp101 triliun sampai Rp127 triliun secara nasional.
“Selain meningkatkan efisiensi anggaran, digitalisasi ini juga persiapan menuju implementasi bansos digital secara nasional,” harap Aulia.
Dengan ditunjuknya Kota Metro sebagai daerah percontohan, Pemkot menegaskan komitmennya mewujudkan pelayanan sosial yang lebih modern, transparan, dan berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (ADV)
