Klik Gambar
Bandar Lampung-Halopaginews.com-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung Timur menyoroti potensi besar Blok SES atau Offshore Southeast Sumatra (OSES) yang dikelola Pertamina Hulu Energi (PHE) OSES.
Pertamina menempatkan Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu wilayah strategis dalam rantai produksi energi nasional. Namun di tengah besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat tersebut benar-benar dirasakan masyarakat daerah penghasil.
Nanda Vesti Naliu selaku Wakil Ketua HIPMI Lampung Timur mengatakan bahwa pihaknya menyoroti potensi ekonomi Blok SES yang diperkirakan mencapai Rp25 hingga Rp32 miliar per hari dari sektor minyak dan gas (migas).
โPasca persoalan Participating Interest (PI), masyarakat daerah pada akhirnya hanya menjadi penonton atas besarnya potensi sumber daya yang berada di wilayahnya sendiri,โ kata Nanda, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai, angka tersebut menunjukkan besarnya nilai strategis Lampung dalam sektor energi nasional. Namun, di sisi lain, Lampung Timur dinilai belum memperoleh manfaat yang proporsional dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan.
โKami mempertanyakan mengapa wilayah penghasil justru hanya menerima bagian paling kecil dari aktivitas ekonomi bernilai sangat besar ini,โ ujar Nanda.
HIPMI Lampung Timur memandang isu tersebut tidak sekadar persoalan fiskal daerah, melainkan masuk dalam perspektif ekonomi politik pembangunan dan tata kelola sumber daya alam.
Persoalan utama, menurutnya, terletak pada belum optimalnya desain tata kelola sektor ekstraktif dalam menghubungkan aktivitas produksi dengan penciptaan nilai ekonomi dan distribusi manfaat secara adil di wilayah penghasil.
Ia menjelaskan, berdasarkan data produksi historis serta aktivitas terkini, termasuk keberhasilan pengeboran sumur horizontal di lapangan Yvonne-A pada awal 2026 yang menghasilkan sekitar 528 barel per hari, Blok SES diperkirakan beroperasi pada kisaran 18.000 hingga 21.000 barel minyak per hari.
โDengan tren harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang mencapai USD102,05 per barel pada 12 Mei 2026, maka nilai produksi kotor Blok SES berpotensi mencapai Rp25 hingga Rp32 miliar per hari,โ kata Nanda.
Nilai tersebut setara lebih dari Rp9 hingga Rp11 triliun per tahun, bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Menurut Nanda, capaian produksi tersebut tidak hanya memiliki dimensi teknis dan ekonomi, tetapi juga mengandung implikasi struktural terhadap tata kelola sumber daya dan distribusi manfaat pembangunan.
โDalam konteks inilah penting menggunakan pendekatan akademik dan kerangka resource governance untuk membaca persoalan migas secara lebih komprehensif,โ ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai literatur mengenai resource governance dan resource curse menunjukkan bahwa daerah kaya sumber daya tidak otomatis mengalami transformasi kesejahteraan. Karena itu, diperlukan desain kebijakan yang menempatkan wilayah penghasil sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Nanda menjelaskan, nilai produksi tersebut masih merupakan pendapatan kotor sebelum dikurangi mekanisme cost recovery yang umumnya berada pada kisaran 30 hingga 50 persen, serta pembagian profit oil yang mayoritas diterima pemerintah pusat.
Sementara itu, daerah hanya memperoleh akses melalui skema Participating Interest (PI) sebesar 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang kemudian dibagi secara proporsional.
Dalam skema tersebut, pembagian PI dilakukan dengan komposisi 50:50 antara Provinsi Lampung dan DKI Jakarta.
Padahal, menurut Nanda, Participating Interest bukanlah alokasi tanpa risiko karena daerah tetap menanggung sebagian biaya operasional dan eksposur risiko usaha sesuai porsinya.
โDengan pendekatan konservatif, potensi penerimaan daerah dari PI sebenarnya dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun,โ katanya.
Namun angka tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan total nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas produksi migas di wilayah Lampung Timur.
Di sisi lain, Kabupaten Lampung Timur yang memiliki sekitar 260 desa dan populasi lebih dari satu juta jiwa masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan dasar.
Nanda mencontohkan, di sejumlah wilayah pesisir seperti Labuhan Maringgai, masih terdapat ruas jalan utama yang minim penerangan pada malam hari. Kondisi tersebut berdampak terhadap keselamatan masyarakat serta membatasi aktivitas ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) PHE OSES memang telah berjalan melalui berbagai program pemberdayaan nelayan, dukungan UMKM, dan konservasi lingkungan. Namun menurut HIPMI Lampung Timur, skala, keberlanjutan, dan dampaknya masih belum sebanding dengan nilai ekonomi migas yang dihasilkan dari wilayah tersebut. Selain pembangunan fisik, Nanda juga menilai penting adanya penguatan budaya dan identitas masyarakat daerah penyangga migas melalui program CSR yang lebih terintegrasi.
Nanda yang juga Ketua sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Sovereign Blue Indonesia mengatakan, pendekatan pembangunan daerah penghasil migas seharusnya tidak hanya bertumpu pada angka produksi, tetapi juga penguatan masyarakat dan ekosistem wilayah penyangga.
Menurutnya, keberadaan industri ekstraktif semestinya tidak hanya berorientasi pada produksi energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sosial, pelestarian budaya lokal, pengembangan pendidikan masyarakat pesisir, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal.
โCSR seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau bantuan jangka pendek, tetapi menjadi instrumen pembangunan sosial yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat daerah penyangga secara berkelanjutan,โ ujar Nanda.
Ia juga menyoroti perbedaan pendekatan program CSR yang dijalankan PHE OSES di wilayah lain seperti Kepulauan Seribu dan DKI Jakarta yang dinilai lebih terstruktur dan masif.
Beberapa di antaranya meliputi Program Tiga Perisai yang berfokus pada konservasi terumbu karang, penyu, dan mangrove, Program Pelaut Tangguh, Program Palu Gada, hingga Program Seribu Asa yang fokus pada penanganan stunting dan gizi balita.
โSementara di Lampung, pendekatan pembangunan berbasis migas belum terlihat sekuat dan sekomprehensif seperti yang diterapkan di wilayah lain,โ kata Nanda. (*/DBS)
