Klik Gambar
Tulang Bawang (HPN) – Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang secara konsisten terus mensupport keberadaan Universitas Megou Pak Tulangbawang (UMPTB), sebagai perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Tulangbawang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengingat semua proses harus sesuai regulasi yang berlaku saat ini.
Demikian hal itu terungkap saat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, menerima rombongan Mahasiswa UMPTB, dalam rangka pembahasan tentang perkembangan UMPTB yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Tulangbawang. Rabu (7/8/2019).
Kehadiran Mahasiwa disambut langsung oleh para Asisten, diantaranya Asisten I Akhmad Suharyo, Asisten III Untung Widodo dan Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat, Kepala DPKAD Rustam Effendi, Kepala BKPP Penli dan Kepala Kesbangpol Hamami Ria dan plt. Kadis kominfo Dedy Palwadi.
Dijelaskan Pemerintah, bahwa terkait pengelolaan UMPTB saat ini, dijelaskan berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang pengelolaan UMPTB, pemberian bantuan/hibah dibatasi sampai dengan Tahun ketiga, sehingga selanjutnya menjadi tanggung jawab Yayasan sebagai pemilik yayasan tersebut, hal ini sesuai juga dengan hasil Audit BPK yang menyatakan bahwa UMPTB tidak dibentuk oleh Pemkab Tulangbawang melainkan oleh Yayasan Megou Pak.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang juga sudah mendukung keberadaan UMPTB, hal ini terbukti Pemkab telah mengeluarkan bantuan dan Hibah sebesar Rp 21.625.158.650,- serta sampai saat ini masih memberikan pinjam pakai dalam bentuk tanah, bangunan dan gedung senilai Rp 112.148.300.000,- Peralatan dan Inventaris senilai Rp 1.537.523.000,- Peralatan dan Mesin senilai Rp 185.200.000-.
“Pemkab Tulangbawang sangat mendukung dunia Pendidikan yang ada di Tulangbawang dengan mensupport sesuai dengan kewenangannya, dimana dalam hal ini Perguruan tinggi adalah kewenangan pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah sedang dan terus mengkaji dan berkonsultasi untuk mendukung UMPTB sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Asisten III Untung Widodo.
Selain itu, terkait dengan pemeliharaan aset yang telah dipinjam pakaikan sesuai yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Bahwa pemeliharaan barang yang dipinjam pakaikan menjadi tanggung jawab peminjam pakai,” ujar Kepala DPKAD Rustam Effendi.
Terkait pembentukan Tim Fasilitasi Penegerian UMPTB, disambung Kepala Inspektur Inspektorat, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, dengan mengalihkan hak milik atas sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah.
“Terkait hal tersebut persyaratan yang dimaksud belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah oleh Yayasan,” kata Kepala Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat.
Selanjutnya, Asisten I Akhmad Suharyo, menyampaikan bahwa, proses yang diinginkan ini tidak mudah, karena memerlukan sinergitas antara Yayasan, Rektorat, Pemda dan Kementerian.
“Dalam hal ini kita semua harus bersinergi untuk mewujudkannya,” tegasnya.(aw)
