Klik Gambar
Medan (HPN) – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerima Audensi para pengunjuk rasa dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi di ruang Press Room, lantai satu, Kantor Gubernur, Jalan diponegoro. Kota Medan. Selasa (27/8/2019).
Dua kasus yang dituding Korupsi yakni, Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, dan Kadis Perhubungan Abdul Haris Lubis. Keduanya hadir mendampingi Gubernur.
Pengunjuk rasa menuding Arsyad dan Abdul Haris melakukan tindakan Korupsi berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Sumut.
Arsyad dituding Korupsi dari pengelolaan dan sisa dana Bos tahun 2012-2016 sebesar Rp2,695 Miliar. Sementara Abdul Haris dituding korupsi sebesar Rp4,7 Miliar, dari kekurangan volume pekerjaan atas 16 paket proyek tahun anggaran 2017 semasa Abdul Haris menjabat Kadis Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumut.
Bahkan para Audensi perwakilan pengunjuk rasa meminta Gubernur segera mencopot Arsyad dan Abdul Haris dari jabatannya. Kemudian Poldasu dan Kejatisu didesak segera mengusut dugaan Korupsi tersebut.
Selanjutnya perwakilan audensi pengunjuk rasa itu menggertak Gubernur. Jika tidak berani mencopot keduanya, maka asumsi mereka soal Gubernur menumpuk uang untuk kepentingan Pilgub 2023 benar adanya.
Gubernur Edy tampak geram hingga menggebrak meja, mendengar apa yang dituduhkan para pengunjuk rasa itu.
Menurut Edy tidak ada alasannya untuk memecat kedua Kadisnya itu, apa lagi belum ada satupun lembaga penegak hukum yang menyatakan keduanya melakukan praktek korupsi.
“Kalau ketahuan memang dia nyata dan menyalahi hukum hari ini juga dia langsung saya pecat,” tegasnya.
Edy Rahmayadi mengaku bukan kaleng-kaleng dalam memimpin Pemerintahan. Ia juga tidak mau disamakan dengan kepala Daerah sebelumnya.
Edy menyebutkan, bahwa Pemerintahan Provinsi Sumatra Utara bukan Provinsi abal-abal.
“Ini Pemprov bukan abal-abal, dan saya bukan Gubernur kaleng-kaleng.” tukas Gubernur Edy.(Eduward Hutapea)
