Diduga Ketua Adpsi Kecamatan Mark Up Anggaran Kegiatan Bimtek

Foto, Istimewa

| 𝕿𝖊𝖗𝖎𝖒𝖆𝖐𝖆𝖘𝖎𝖍 𝕵𝖆𝖉𝖎 𝕻𝖊𝖒𝖇𝖆𝖈𝖆 𝕾𝖊𝖙𝖎𝖆.

Klik Gambar

Lampung Barat-(HPN)- Kegiatan bimtek Pemerintah 128 Pekon Se -Kabupaten Lampung Barat di hotel Horison yang di laksanakan pada tanggal 26-29 Mei 2021 kembali ditemukan kejanggalan.

Pasal nya berdasarkan penelusuran awak media kembali di temukan pengakuan yang sangat di luar dugaan yakni keterlibatan Oknum Camat Se- Kabupaten Lampung Barat dalam pengkondisian kegiatan tersebut. Kamis (08/07/2021).

Hal ini terungkap ketika Tim mendatangi beberapa Pengurus Apdesi, dan di temukan pengakuan dari mereka bahwa Apdesi Kecamatan yang mengambil pembayaran dari pekon.

“Untuk kegiatan bimtek kemarin kami sebagai apdesi hanya mengumpulkan pembayaran dari pekon-pekon yakni sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) per pekon, kemudian uang tersebut kami berikan kepada camat kami dan saya sendiri yang menyerahkan kepada camat untuk selanjutnya dinserahkan kepada bendahara Apdesi Kabupaten,”Imbuhnya Narasumber.

Baca Juga :  Dana Desa, Pekon Cipta Mulya di Berikan Warga Isolasi Mandiri

Namun ketika di tanya oleh tim perihal siapa penyelenggara kegiatan tersebut narasumber mengatakan bahwa “sampai saat ini kami tidak tahu siapa penyelenggara kegiatan tersebut karena tugas kami hanya mengumpulkan dana dan mengirim peserta sebanyak 2 orang dan untuk undangan itu hanya di kirim via group whatsapp,”Tambahnya.

Sementara itu salah satu peratin yang enggan di sebutkan nama nya mengatakan bahwa “berdasarkan undangan yang kami terima memang untuk 3 orang peserta yakni Peratin, Juru Tulis, dan LHP namun kami hanya mengirim 2 orang saja dan membayar Rp. 10.000.000 kepada ketua APDESI di kecamatan,”Tutup pratin.

Baca Juga :  Miris!! MA AL-Hikmah Suoh Gunakan Gudang Untuk KBM

Dengan adanya cerita baru dari kegiatan bimtek tersebut sangat pantas di duga adanya indikasi mark up anggaran karena sampai dengan saat ini penyelenggara kegiatan tersebut masih sangat rahasia dan belum juga di ketahui, untuk itu tim berharap dan mendukung Kajari Lampung Barat, KPK RI untuk melakukan audit terhadap kegiatan tersebut. (TIM)

Dilaporkan oleh : Redaksi Umum