Klik Gambar
Jakarta, halopaginews.com
Rakernas ADKASI I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia,di hadiri 362 Anggota Ketua Kabupaten Seluruh Indonesia, serta Ketua Umum ADAKSI , H.Lukman Said,S.Pd. , Sekjen Syamsu Rizal,SE,M.Si., Charles Sekertaris ADKASI Papua Barat ,dan Panitia penyelenggara Dr.Drs I Putu Parwata ,MK.MM, dengan tema Daerah Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat, selasa (15/03/2022) ,Hotel Hilton Jakarta.
Dalam Rakernas ADKASI I ini, Ketua H.Lukman Said ingin menata kembali keanggotaan secara adminitrasif para anggota serta dalam rangka silaturahmi antar wilayah daerah di seluruh Indonesia.
Ketua Umum ADKASI mengucapkan syukur Alhamdulillah , “kami sudah bisa merumuskan dan kami akan mengawal Perpindahan IKN (Ibukota Nusantara) dengan catatan jangan ada yang mau main – main terhadap proses pelaksanaan dan segera mungkin dipindahkan” , tuturnya
Dan dari semua Kementrian akan pindah kesana, harus berpusat di sana karena Sudah di bentuk namanya Badan Otorita setingkat Kementrian, dan kami mendukung itu karena seluruh kabupaten yang ada di pulau Kalimantan mendukung dan mengawasi proses jalannya perpindahan ibukota baru IKN (Ibukota Nusantara), tegas ketum.
Dan satu hal lagi masalah sembako yang di singgung oleh ketua ADKASI H.Lukman Said,
” Ada apa ini, pasti ada bermain dan ini harus tegas , jangan ada yang bermain-main produk sembako, dan jangan ada bisnis di sembako, apalagi ada yang menimbun ,dan berharap Presiden harus tegas untuk mengawal itu, apalagi menjelang bulan puasa, dan menjelang bulan puasa sangat rawan sekali ,dan yang terkena dampaknya lebih parah itu di daerah bukan di Jakarta, seperti di Maluku barat daya dari kepulauan”, tandas ketum
“kalau sampai langka kami yang di demo oleh rakyat dan di datangi di DPRD, oleh karena itu dengan Rakernas ini kami meminta dengan tegas Bapak Presiden untuk turun langsung menangani kelangkaan Kelangkaan beberapa sembako selama ini”,tutupnya.
Wakil ketua Bendahara DPP ibu Mehoa juga memaparkan beberapa harapan ke pemerintah , Di mana Expor minyak sawit meningkat tinggi sekali akan tetapi Minyak goreng dalam negeri langka “, dan sekarang ini Pemerintah sudah membuat kebijakan baru yaitu perusahaan CPO minyak sawit harus sekian persen lokal dan tidak diexpor semua, ataupun bisa di buat 50% batas Expor.,tutur
Ditambahkannya Mehoa yang juga sebagai Ketua ADKSI Kabupaten Bangka ,”Betul apa yang di katakan ketum , untuk daerah banyak yang terdampak perihal distribusi dan transportasi mempengaruhi proses waktu, dan dalam hal ini TNI Polri bahkan presiden sudah turun tangan terkait sembako dan minyak goreng ini”,dan harapannya dibuatnya Pemerintah membentuk peraturan tata niaga produk pangan terintegrasi”.
(Luckysun)
