Klik Gambar
Lampung Utara (HPN) – Menanggapi sejumlah persoalan pembangunan di desa yang menggunakan dana APBD maupun APBN, Ketua KWRI Lampung Utara menghimbau anggotanya harus lebih kritis, ditemui di Kantor KWRI Kabupaten Lampung Utara. Sabtu (15/02/2020).
“Sudah menjadi tugas para jurnalis khususnya anggota yang tergabung dalam KWRI untuk lebih kritis.” tegas Herwansyah.
“Karena pada dasarnya apabila perangkat desa gagal dalam melakukan pekerjaannya, terutama dalam penggunaan anggaran membangun desa, itu juga kegagalan bagi pihak jurnalis karena lemahnya fungsi kontrol sosial masyarakat.” terangnya.
Dana Desa merupakan santapan empuk bagi oknum-oknum Kepala Desa dan kroninya kalau masyarakat tidak mengawasi dan berani melaporkan. Karena berbagai macam modus akan dilakukan Kepala Desa untuk Korupsi anggaran dana desa, salah satunya dengan membodohi masyarakat dengan cara merahasiakan RAB Pembangunan Desa.
Cara tersebut disinyalir paling banyak dilakukan, karena sangat mudah dan gampang untuk mengelabui masyarakat, terutama di desa-desa daerah pedalaman.
Dikutip dari berita istana.com (23/01), Ketua Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (Lemkira) Pusat, A. Rahman Rizal mengatakan, “Bukti seorang kepala desa kalau mau bicara jujur dalam membangun maka dia wajib memajangkan RAB bangunan di Kantor Balai Desa yang mana tujuannya agar semua masyarakat tau apa saja yang di bangun dan apa saja yang akan di belanjakan berikut harga satuannya, itu wajib karena dana tersebut untuk masyarakat desa setempat bukan dana kepala desa, bukannya kepala desa dan perangkat sudah di gaji untuk bekerja, dan bukan di gaji untuk merampok uang rakyat,” katanya saat Seminar Pemantauan Anggaran Dana Desa seluruh Indonesia di Jakarta.
Bagi Jurnalis maupun masyarakat Desa apabila Kepala Desa tak mau memajangkan RAB bangunan di Balai Desa, jurnalis patut pertanyakan. (Erwin)
