Klik Gambar
Kota Metro-(HPN)– DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna, tentang pembahasan meningkatkan kwalitas keuangan daerah dan DPRD Kota Metro merekomendasikan enam pengelolaan keuangan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah.
Hal itu tertuang didalam kesimpulan pada hasil rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah kota metro tentang pertanggung jawaban pelaksanaan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 diruang rapat dewan setempat baru-baru ini. Rabu (21/6/23)
Keenam rekomendasi tersebut, mulai dari Kepala daerah diminta untuk memberikan laporan realisasi program, kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Metro.
Kemudian pahaman Bappeda terhadap RPJMD tidak terimplementasikan dalam penganggaran program prioritas Walikota.
Oleh karena itu, implementasi dalam penganggaran program prioritas Walikota yang tertuang dalam RPJMD lebih sedikit atau lebih kecil dari pada sembilan program Walikota yang tertuang di dalam RPJMD menjadi hutang atau janji kampanye Walikota.
Pihaknya juga meminta agar kepala daerah dapat lebih serius dalam meng- implementasikan dan mewujudkan program program unggulan dan prioritas yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
Selain itu, juga meminta Kepala Daerah agar dapat memaksimalkan pelaksanaan APBD oleh seluruh Organisasi perangkat daerah tepat waktu dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berharap agar kepala daerah dapat meningkatkan kembali pendapatan daerah dan terus berinovasi dan membuat terobosan terobosan baru serta terus melakukan pemutahiran database sumber sumber pendapatan daerah secara berkala sesuai dengan potensi yang riil di lapangan.
Terakhir, DPRD kota metro meminta kepala daerah agar lebih memaksimalkan sinergi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama serta sinkronisasi antar perangkat daerah dan mengevaluasi kinerja OPD OPD secara berkala, untuk optimalisasi kinerja sesuai dengan tupoksi serta program yang telah disepakati bersama. (Red)
