Ketua DPRD Metro Tondi, Sesalkan Peresmian Monumen Sakai Sambayan Metro, Dilakukan Oleh Gubernur DKI Jakarta

Foto, Ketua DPRD Metro Tondi : Menurutnya, Enggak nyambung dan nggak pas kalau peresmian monumen dilakukan oleh Gubernur provinsi lain. Sistem pemerintahan seperti apa kalau seperti itu. Sedangkan monumen itu terletak di aset Pemkot Metro.

| 𝕿𝖊𝖗𝖎𝖒𝖆𝖐𝖆𝖘𝖎𝖍 𝕵𝖆𝖉𝖎 𝕻𝖊𝖒𝖇𝖆𝖈𝖆 𝕾𝖊𝖙𝖎𝖆.

Klik Gambar

Kota Metro-(HPN)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Tondi MG Nasution menyesalkan acara peresmian Monumen Sakai Sambayan di Taman Merdeka Kota Metro pada Jum’at 10 Juni 2022.

Pasalnya, peresmian monumen tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dengan didampingi Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin dan Wakil Walikota Qomaru Zaman.

Dikatakan Tondi MG Nasution, pejabat yang meresmikan monumen tersebut dinilai tidak sesuai dengan birokrasi yang seharusnya.

“Enggak nyambung dan nggak pas kalau peresmian monumen dilakukan oleh Gubernur provinsi lain. Sistem pemerintahan seperti apa kalau seperti itu. Sedangkan monumen itu terletak di aset Pemkot Metro. Kecuali di tanah pribadi, ya monggo mawon,”Ujar Tondi, via telpon seluler, Sabtu (11/6/2022).

Baca Juga :  Dinas Kesehatan Metro Terapkan Aplikasi MEWS-OBSTETRI Jama-Pai Integrated

Menurutnya, dalam tatanan pemerintahan yang tertib dan teratur dalam menjalankan roda birokrasi yang mumpuni harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan yang ada.

“Kalau Pak Anies hanya menghadiri peringatan HUT Kota Metro dan penandatangan MoU antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Metro, ya okelah. Tapi kalau sampai turut andil meresmikan monumen, ya kayaknya enggak nyambung, “Cetusnya.

Dia itu Gubernur provinsi mana, kok bisanya, bersama Walikota Metro meresmikan monumen Sakai Sambayan. Ini Provinsi Lampung ada gubernurnya lo, apa dianggap nggak ada. Kalau Gubernur Provinsi Lampung yang meresmikan, itu baru nyambung,” Sesalkan Tondi, yang juga anggota fraksi Golkar.

Baca Juga :  Walikota Metro, Hadiri pelepasan Siswa-siswi Kelas IX Angkatan ke-6 SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro

Lebih lanjut ditambahkan Tondi, sebaiknya walikota lebih bijak dalam melakukan suatu kegiatan.

“Harus bijaklah melakukan sesuatu kegiatan, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Lakukan saja sesuai prosedurnya, sesuai tatanannya. Dan itu Kepala daerah harus faham, bukan nambah membuat masyarakat bèrtanya-tanya,” Pungkas Tondi. (Rls/Red)

Dilaporkan oleh : Redaksi Umum