Klik Gambar
Lampung Timur-(HPN)- Perangkat Desa Se-kabupaten Lampung Timur menggelar Demo Aksi Damai Tentang SILTAP (Penghasilan Tetap) Para Kades Se-kabupaten Lamtim yang 6 bulan belum terbayarkan oleh Pemkab Lamtim dan telah terjadi beda persepsi antara Eksekutif dan Legislatif, Senin (12/09/22).
Ratusan massa dari perangkat desa yang berdemo aksi damai dihalaman Kantor Bupati Lampung Timur, pasalnya mereka meminta agar gaji mereka dibayarkan penuh tanpa ditunda lagi. Kemudian mereka ditemui oleh Tarmizi Asisten 1 mewakili Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo.
“Untuk tahun ini dalam APBD murni dan perubahan,pemerintah telah menganggarkan 12 bulan, namun yang 3 bulan dibayarkan untuk yang tahun 2021,sehingga tahun ini untuk tahun berjalan,bisa bayarkan sampai dengan bulan 9”,jelasnya Tarmizi.
Hal tersebut langsung dibantah oleh kordinator aksi Ibrahim mengatakan, ”Kami minta gaji kami yang 6 bulan (2 triwulan) dibayarkan kontan, siapa yang berani menjamin akan terbayarkan di bulan Desember ini, ayo bertemu dengan saya,mampu gak bupati membayar SILTAP kami”,tegas Ibrahim.
“Merasa tidak puas dengan jawaban dari eksekutif massa long mach untuk menggelar Orasi di DPRD Lampung Timur yang berkenan ditemui ketua DPRD Ali Johan,Wakil ketua, Ketua Fraksi dan Anggota DPRD Lampung Timur.
Sementara itu, Ketua DPRD Lamtim Ali Johan menemui aksi pendemo, ia mengatakan semua keluhan tentang SILTAP perangkat desa telah kami bahas dan semua akan dibayarkan tahun ini dan saya bertanggung jawab, selanjutnya karena ini mekanisme harus dijalankan tepat hari Rabu nanti (14/09/22) akan kita syahkan, “jelas Ali Johan.
Diketahui Demo Aksi Damai perangkat Desa Se-kabupaten Lampung Timur merupakan puncak dari rasa kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah kabupaten lampung timur yang mana gaji mereka yang juga belum terbayarkan selama 6 bulan .
“Tolong usahakan duit itu pak, buat menutupi kebutuhan anak dan isteri kami,karena kami tak punya usaha lain,kami tak main proyek”, tambah Ibrahim.
Lanjutnya Ibrahim juga meminta perlindungan terhadap Anggota DPRD Lamtim apabila saat melakukan aksi damai ini, telah mendapatkan ancaman intimidasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab, dan maka dari itu para kades dan perangkat desa tidak seluruh nya ikut hadir aksi damai, “pungkasnya. (Eko)
