Klik Gambar
Lampung Timur-Halopaginews.com- Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi memimpin rapat Koordinasi Inflasi dan Sosialisasi tata cara perhitungan inflasi serta rilis berita resmi Statistik, acara yang berlangsung di Aula Utama Setdakab Lamtim, Kamis (01/02/2024).
Acara tersebut di hadiri, Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi, Asisten II Hanafi, Kepala Statistik Lamtim Maryono, Kepala OPD, Dandim Lamtim, Polres Lamtim.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi, Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya, Dengan laju inflasi yang tinggi, juga berdampak terhadap peningkatan kemiskinan,”ucapnya.
Wabup Lamtim Azwar Hadi juga mengatakan Isu nasional terkait inflasi terus digiatkan, serta menjadi pantauan Pemerintah Pusat, dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, yang dilakukan dalam setiap minggu melalui zoom meeting.
“Untuk itu, saya harapkan seluruh OPD dapat mengikuti, serta melakukan tindak lanjut hasil zoom meeting tersebut. Dalam hal pengendalian inflasi daerah, Agar ada sinergitas dari masing-masing OPD untuk selalu mengantisipasi, terjadinya lonjakan harga bahan pokok dan penting, seperti harga bawang, cabe dan beras, telur serta bahan penting lainnya, yang menjadi pemicu terjadinya inflasi.”ujarnya Azwar Hadi.
Pada Tahun 2019 sampai dengan 2023, Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah non Indeks Harga (IHK), Dalam mengetahui dan memprediksi inflasi, dilihat dari pemantauan harga pasar, oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian tahun 2024 ini, sesuai yang telah disampaikan oleh BPS, bahwa pada tahun 2022 dilakukan Survei Biaya Hidup (SBH).
“Berdasarkan hasil SBH ini, Lampung Timur ditetapkan sebagai Daerah IHK. Selanjutnya, atas dasar penghitungan dan rillis yang dilakukan oleh BPS, akan diketahui tingkat inflasi yang terjadi di Lampung Timur.
Untuk itu maka TPID, terutama OPD terkait, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ketahanan Pangan, TPH dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, serta Kominfo bersama dengan Bulog, agar melakukan Langkah-langkah konkret, bila terpantau terjadi lonjakan inflasi yang tinggi, dengan melaksanakan program-program strategis dan tepat, untuk pengendalian inflasi daerah,” terangnya Azwar Hadi.
Koordinasi dan Sinergitas dengan Dinas/Instansi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta stakeholder lainnya, agar terus dilakukan dan ditingkatkan, sehingga upaya ini bermanfaat bagi Masyarakat.”tegas Azwar Hadi.
Terjadinya kenaikan harga barang, sering terjadi terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. “Kurang lebih 40 hari lagi, kita akan menghadapi bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dalam upaya antisipasi. Secara umum, peningkatan harga terutama terjadi pada periode H-10 dan H+10 Ramadhan, serta H+10 Lebaran, menjadi momen penting pengawasan, untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di masyarakat.”
“Saya berharap kerjasama jajaran Forkopimda, bersinergi dalam pengendalian inflasi daerah ini.
Beberapa upaya dapat ditempuh, seperti koordinasi yang intens, membangun Kerjasama Antar Daerah (KAD), dengan sama-sama memitigasi produk unggulan yang ada, serta kebutuhan pokok yang diperlukan, sebagai langkah komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi daerah,”tutupnya Azwar Hadi (red)
