Klik Gambar

Bandarlampung.com-halopaginews.com-Polemik penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) di kalangan organisasi pers kembali mencuat. Di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal pemerintah pusat maupun daerah, peringatan HPN dinilai cukup digelar secara sederhana tanpa mengurangi nilai historis dan moral perjuangan insan pers.
Hal itu disampaikan Donny Irawan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung di Bandar Lampung, Senin (02/11/2026).
Menurut Donny, HPN memiliki nilai historis, moral, dan kebatinan yang mendalam bagi insan pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Pers bukan sekadar menyampaikan informasi dan pemberitaan. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi, menyuarakan kepentingan rakyat, serta ikut mengawal arah pembangunan bangsa yang semakin kompleks,” ujar Donny.
HPN Milik Seluruh Insan Pers, Bukan Satu Organisasi
Donny menilai, HPN semestinya menjadi momentum pemersatu seluruh organisasi pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi kewartawanan.
Ia berharap Dewan Pers sebagai rumah besar insan pers Indonesia dapat mengambil peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh organisasi konstituennya, yang meliputi PWI, AJI, IJTI, SPS, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, AMSI, SMSI, dan JMSI.
“Kalau kita berbicara Hari Pers Nasional, berarti kita berbicara tentang seluruh insan pers Indonesia. Jangan sampai HPN justru menimbulkan kesan hanya menjadi milik organisasi tertentu. Semua harus merasa memiliki dan dilibatkan,” tegasnya.
Dewan Pers Diharapkan Menjadi Pengendali dan Pemersatu
Donny berpandangan, Dewan Pers sudah selayaknya menjadi lembaga yang memegang kendali koordinasi penyelenggaraan HPN dengan melibatkan seluruh organisasi konstituen secara adil dan proporsional.
“Dewan Pers merupakan rumah besar kita bersama. Sudah selayaknya menjadi pilot atau pengarah utama agar seluruh organisasi konstituen dapat berjalan bersama. Jangan sampai momentum HPN justru menjadi sumber perbedaan dan polemik yang berkepanjangan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, tantangan dunia pers ke depan semakin berat, mulai dari independensi media, kesejahteraan wartawan, keberlangsungan perusahaan pers, hingga perkembangan teknologi digital.
Kondisi Ekonomi Berat, HPN Tidak Perlu Dirayakan Mewah
Donny juga menyoroti kondisi perekonomian nasional yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk peringatan HPN.
“Melihat kondisi ekonomi bangsa kita saat ini, rasanya kurang tepat apabila HPN harus dirayakan secara mewah dan menghabiskan anggaran besar. Pemerintah pusat dan daerah juga sedang menghadapi keterbatasan keuangan. Kita sebagai insan pers harus memiliki kepekaan sosial,” katanya.
“Jangan sampai kita sebagai insan pers yang setiap hari memberitakan kesulitan ekonomi masyarakat, justru menggelar kegiatan besar dengan biaya tinggi,” tambahnya.
Usulkan Dirayakan di Daerah dengan Doa Bersama dan Tumpengan
Sebagai alternatif, Donny mengusulkan agar peringatan HPN dilaksanakan secara sederhana dan serentak di masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota.
Cukup diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta silaturahmi antar insan pers.
“Menurut saya, untuk situasi sekarang, HPN cukup kita rayakan di daerah masing-masing. Kita berkumpul bersama seluruh organisasi pers, mengadakan doa bersama, memotong tumpeng, dan bersilaturahmi. Sederhana, tetapi penuh makna dan kebersamaan,” ujarnya.
Ia menegaskan nilai sebuah peringatan bukan diukur dari kemewahan acara atau besarnya anggaran.
“HPN bukan soal kemewahan, bukan soal siapa penyelenggaranya, dan bukan pula soal besarnya anggaran. HPN adalah momentum untuk mengenang perjuangan pers, mempererat persaudaraan, dan memperkuat komitmen kita dalam menjaga demokrasi,” tegasnya.
Anggaran Pemerintah Sebaiknya untuk Rakyat
Donny berharap seluruh organisasi pers dapat memahami apabila dukungan anggaran pemerintah untuk kegiatan seremonial perlu dibatasi dan diprioritaskan untuk kepentingan rakyat.
“Kalau memang kondisi keuangan negara dan daerah sedang terbatas, lebih baik anggaran yang tersedia diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Kita sebagai insan pers harus mendukung kebijakan efisiensi yang berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Jadikan HPN Momentum Persatuan, Bukan Perpecahan
Menutup pandangannya, Donny mengajak seluruh organisasi konstituen Dewan Pers mengedepankan semangat persatuan dan menghindari persaingan tidak produktif.
“Sudah saatnya kita menghilangkan ego organisasi. HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Mari kita rayakan dengan semangat persaudaraan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap kondisi bangsa,” katanya.
“Lebih baik HPN dirayakan secara sederhana dengan doa bersama dan tumpengan di seluruh daerah, tetapi insan pers tetap bersatu, daripada menggelar perayaan besar yang justru menimbulkan polemik dan membebani anggaran. Pers harus menjadi teladan bagi bangsa,” pungkas Donny. (*)